Meroketnya Kasus Perkawinan Anak di Masa Pandemi COVID-19

Meroketnya Kasus Perkawinan Anak di Masa Pandemi COVID-19

Tahira Fulazzaky

A group of people standing on a mountain

Description automatically generated with low confidence
Gambaran khas dari perkawinan anak: seorang lelaki tua dan seorang gadis kecil / Stephanie Sinclair

 

Akhir tahun 2019 dunia digegerkan oleh kedatangan varian virus COVID-19 pertama di Wuhan, tidak lama dari waktu tersebut pada awal tahun 2020 COVID-19 diresmikan menjadi bencana nasional di Indonesia. Hal ini mendatangkan beberapa permasalahan salah satunya meningkatnya kasus perkawinan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melaporkan adanya peningkatan jumlah kasus pernikahan anak selama pandemic COVID-19. Menurut data dari UNICEF, Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-2 di ASEAN, setelah Kamboja dan peringkat ke-8 dunia untuk kasus perkawinan anak. Dengan proporsi 1 dari 9 anak perempuan di bawah usia 18 tahun sudah menikah di Indonesia. Diketahui sekitar 22 dari 34 provinsi memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Menurut data dari Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas), sekitar 400-500 anak perempuan rentang usia 10-17 tahun beresiko menikah dibawah umur akibat COVID-19. Sebagai bukti, angka dispensasi pernikahan anak meningkat dari sebelumnya 23.126 kasus tahun 2019 menjadi 34.000 hingga Juni 2020. Angka ini meningkat 300 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Hal ini terjadi diperkirakan karena adanya perubahan Undang-undang tentang perkawinan No. 16 Tahun 2019, yang mengatur batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dimana sebelumnya, batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), menilai persoalan dispensasi perkawinan semakin mengukuhkan terjadinya perkawinan anak secara massif, hal ini diperparah dengan adanya pandemic COVID-19, dimana terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan. Untuk keluar dari jeratan finansial, tidak sedikit orang tua memutuskan untuk mengawinkan anak mereka. Pandangan tradisional yang menyatakan perempuan harus menikah cepat dan tidak butuh pendidikan tinggi yang melekat di masyarakat juga menjadi pendorong perkawinan anak.

Data dari BAPPENAS tahun 2021 menyatakan perkawinan anak dapat menyebabkan kerugian ekonomi negara sebesar 1,7% dari pendapatan kotor. Tidak hanya dari aspek ekonomi, implikasi dari perkawinan anak juga cukup besar mempengaruhi pembangunan, kualitas dan daya saing sumber daya manusia mendatang. Anak perempuan yang dinikahkan pada masa kanak-kanak akan mendapatkan konsekuensi langsung dan seumur hidup, mereka akan kehilangan masa depan, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seakan hanya menjadi mimpi belaka, mereka lebih mungkin untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengingat pada usia mereka belum mampu untuk mengelola emosi dengan baik, mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik di masa depan. Dilihat dari aspek kesehatan perkawinan anak dapat meningkatkan resiko kehamilan dini yang tidak direncanakan pada gilirannya dapat meningkatkan komplikasi dan kematian ibu, kesehatan mental anak perempuan juga sangat dirugikan Pandemi COVID-19 memperparah kasus perkawinan anak, adanya keterbatasan akses perawatan kesehatan, layanan dan dukungan masyarakat untuk melidungi anak perempuan dari pernikahan dan kehamilan yang tidak diinginkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kasus perkawinan anak merupakan tangguang jawab bersama, bukan hanya dari sang anak saja. Pengasuhan dan perlingungan mereka merupakan tanggung jawab sosial. Diperlukan pemberian informasi dan pendampingan anak terhadap kesehatan reproduksi. Orang tua juga berperan untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi mereka. Mencegah perkawinan anak akan sangat bermanfaat, diharapkan adanya upaya dari berbagai pihak agar anak perempuan dapat menyelesaikan sekolah, dan memiliki pilihan dalam kehidupan mereka, serta mampu untuk menguasai keterampilan tertentu.

References:

  1. Pranita, Ellyvon. 2021. Peringkat ke-2 ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia. KOMPAS. Available: https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all
  2. Putri, Amanda. 2021. Stop Child Marriage, Who is Responsible?. Wahana Visi Indonesia. Available: https://wahanavisi.org/en/media-resources/stories/detail/stop-child-marriage-who-is-responsible
  3. 2021. Press Release: 10 Million Additional girls at risk of child marriage due to COVID-19. New York. Available: https://www.unicef.org/press-releases/10-million-additional-girls-risk-child-marriage-due-covid-19
  4. Buentjen, C & Walton, K. 2019. “In Indonesia, A New Tool is Being Used To Fight Child Marriage”. Available: https://blogs.adb.org/blog/indonesia-new-tool-being-usedfight-child-marriage
  5. UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, & Kementerian PPN/Bappenas. 2020b. Perkawinan Anak Fact Sheet. Unicef Indonesia. Available: https://unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia
  6. Andina, Elga. 2021. Increasing Number of Child Marrigaes During COVID-19 Pandemic. Research Center Expertise Agency of DPR RI. Available: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-232-EN.pdf